Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan revisi UU ITE tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional

 

Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan revisi UU ITE tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021.

“Koalisi menyayangkan tidak memasukkan Revisi UU ITE dalam prioritas 2021, padahal sudah diduga pemerintah dan DPR kurang serius mau merevisi UU ITE,” demikian keterangan dari Koalisi Masyarakat Sipil. , diterima Rabu (10/3/2021).

Meski tidak masuk dalam Prolegnas 2021, Koalisi meminta masyarakat tidak mundur mendorong total revisi UU ITE.

Pasalnya, menurut Koalisi, revisi total UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia serta menegakkan keadilan.

Padahal sebelumnya, pada Selasa, 9 Maret 2021, sejumlah anggota Koalisi memenuhi undangan Kementerian Politik dan Keamanan untuk memberikan masukan kepada Tim Peninjau Revisi UU ITE yang diketuai Sigit Purnomo dari Deputi III DPR RI. Polhukam.

Di antara anggota Koalisi yang hadir adalah perwakilan dari SAFEnet, IJRS, LeIP, ICJR, ELSAM, dan Amnesty International Indonesia. Saat itu, anggota Koalisi meminta Tim Pengkajian Polhukam merevisi UU ITE secara total.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, bukti ketidakadilan UU ITE dapat ditemukan dengan mudah oleh Tim Peninjau Revisi UU ITE. Menurutnya, ketidakadilan dan ketidakpastian masih terjadi hingga saat ini.

“Kemarin kami baru mendampingi dua korban ketidakadilan akibat UU ITE dari Tiku V Jorong Sumatera Barat, yakni Andi Putera dan Ardiman yang harus berhadapan dengan Ketua KAN yang telah merampas hak warga negara,” kata Damar, dikutip dari pejabat tersebut. pernyataan dari Koalisi Komunitas. Sipil, Rabu (10/3/2021).

Damar menuturkan, alih-alih melindungi, UU ITE justru menjerat kedua orang di atas, yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal-pasal ujaran kebencian.

Menurut Damar, pendekatan restorative justice yang digaungkan Kapolri Listyo Sigit tidak berlaku di Polda Sumbar.

Damar juga menjelaskan, pemerintah tidak boleh berhenti membuat pedoman penafsiran UU ITE.

Menurutnya, pemerintah harus merevisi total 9 pasal bermasalah agar UU ITE menjadi undang-undang yang lebih baik dalam mengatur kehidupan warga negara dengan kepastian hukum dan keadilan.

Situs Poker Online, Poker88, Agen Judi Poker Online